SPBE (Perpres 95/2018)
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Peraturan Presiden 95/2018)
Kerangka SPBE untuk instansi pusat dan daerah: tata kelola, manajemen, layanan publik elektronik, dan keamanan informasi sektor publik.
Berlaku untuk
- ● Kementerian/Lembaga
- ● Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota
Mapping ke Standar
- ◆ ISO/IEC 27001:2022
- ◆ NIST CSF 2.0
- ◆ COBIT 2019
- ◆ Pedoman BSSN
Sanksi / Konsekuensi
Penurunan nilai indeks SPBE yang berdampak ke evaluasi kinerja instansi dan alokasi anggaran TIK.
Kewajiban Utama
Ringkasan kewajiban yang harus dipenuhi oleh entitas terkena SPBE (Perpres 95/2018).
- 1 Penyelenggaraan layanan publik berbasis elektronik
- 2 Arsitektur SPBE Nasional sebagai acuan
- 3 Manajemen keamanan informasi sesuai pedoman BSSN
- 4 Penggunaan Pusat Data Nasional (PDN)
- 5 Audit SPBE oleh Kementerian PANRB
- 6 Self-assessment indeks SPBE tahunan
Tantangan Implementasi yang Sering Muncul
Control Mapping
40 kontrol terstruktur, di-mapping ke 4 standar internasional.
Kami sudah menyusun mapping clause-per-clause antara SPBE (Perpres 95/2018) dan standar internasional (ISO/IEC 27001:2022, NIST CSF 2.0, COBIT 2019, Pedoman BSSN) — siap pakai untuk gap analysis, audit prep, dan rapat dengan regulator. Berikut ringkasan grup kontrolnya:
Tata Kelola SPBE
7Rencana induk, koordinasi, anggaran TIK
Manajemen SPBE
8Risiko, keamanan, data, aset TIK, SDM, perubahan
Layanan SPBE
9Layanan administrasi, publik, end-user
Keamanan Informasi
11Pedoman BSSN, klasifikasi data, kontrol akses
Audit & Evaluasi
5Audit TIK, audit aplikasi, audit infrastruktur
Available on request
Dapatkan full mapping SPBE (Perpres 95/2018) → ISO/IEC 27001:2022 + NIST CSF 2.0 dalam format spreadsheet.
Berisi: ID kontrol, deskripsi, clause yang dimapping, status implementasi (rekomendasi), severity, dan referensi. Kami kirimkan setelah Anda mengisi form singkat — supaya kami tahu konteks dan bisa memberikan rekomendasi yang relevan.
Regulasi Terkait
ISO 27001:2022
Standar internasional untuk sistem manajemen keamanan informasi (ISMS). Revisi 2022 menyatukan 114 kontrol Annex A menjadi 93 kontrol dalam 4 tema.
Pemerintah RI · 2022UU PDP
Undang-undang pelindungan data pribadi pertama Indonesia yang mengatur hak subjek data, kewajiban pengendali/pemroses, dan sanksi atas pelanggaran.
NIST (U.S.) · 2024NIST CSF 2.0
Framework keamanan siber risk-based dari NIST. Versi 2.0 (2024) menambahkan fungsi GOVERN sebagai fungsi keenam, fokus pada tata kelola di level Direksi.
Cara Kami Membantu
Layanan kami yang paling sering digunakan oleh klien yang menerapkan SPBE (Perpres 95/2018).