Skip to content
Tiga Media Inovasi
Privasi & Perlindungan Data · Pemerintah RI · 2022 · Masa transisi (efektif penuh Oktober 2024)

UU PDP

UU 27/2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

Undang-undang pelindungan data pribadi pertama Indonesia yang mengatur hak subjek data, kewajiban pengendali/pemroses, dan sanksi atas pelanggaran.

Berlaku untuk

  • ● Semua organisasi yang memproses data pribadi WNI
  • ● Termasuk perusahaan asing yang menargetkan pasar Indonesia

Mapping ke Standar

  • ◆ ISO/IEC 27001:2022
  • ◆ ISO/IEC 27701 (PIMS)
  • ◆ GDPR (referensi internasional)

Sanksi / Konsekuensi

Denda administratif hingga 2% pendapatan tahunan, sanksi pidana penjara 4-6 tahun untuk pelanggaran berat (penggunaan data palsu, akses ilegal).

Kewajiban Utama

Ringkasan kewajiban yang harus dipenuhi oleh entitas terkena UU PDP.

  • 1 Penunjukan Pejabat Pelindung Data (DPO) untuk kondisi tertentu
  • 2 Implementasi prinsip lawful basis pemrosesan
  • 3 Pemenuhan hak subjek data (akses, koreksi, hapus, portabilitas)
  • 4 Data Protection Impact Assessment (DPIA) untuk pemrosesan berisiko tinggi
  • 5 Notifikasi kebocoran data dalam 72 jam
  • 6 Register Pemrosesan Data (RoPA)
  • 7 Kontrak DPA dengan setiap pemroses pihak ketiga

Tantangan Implementasi yang Sering Muncul

⚠ Inventarisasi data pribadi yang tersebar di banyak sistem legacy
⚠ Eksekusi hak hapus saat data ada di backup dan vendor pihak ketiga
⚠ Operasionalisasi notifikasi kebocoran 72 jam
⚠ Memitigasi cross-border data transfer ke vendor cloud global

Control Mapping

52 kontrol terstruktur, di-mapping ke 3 standar internasional.

Kami sudah menyusun mapping clause-per-clause antara UU PDP dan standar internasional (ISO/IEC 27001:2022, ISO/IEC 27701 (PIMS), GDPR (referensi internasional)) — siap pakai untuk gap analysis, audit prep, dan rapat dengan regulator. Berikut ringkasan grup kontrolnya:

Asas Pelindungan Data

6

Lawful basis, fairness, transparency, purpose limitation

Hak Subjek Data

8

Mekanisme akses, koreksi, hapus, portabilitas

Pemrosesan Data Pribadi

12

Kontrol pengumpulan, penyimpanan, transfer, hapus

Kewajiban Pengendali

14

Governance, DPO, DPIA, RoPA, security

Pemrosesan oleh Pihak Ketiga

7

DPA, kontrol sub-processor, monitoring

Pelanggaran & Sanksi

5

Klasifikasi pelanggaran, prosedur internal, mitigasi

Available on request

Dapatkan full mapping UU PDP → ISO/IEC 27001:2022 + ISO/IEC 27701 (PIMS) dalam format spreadsheet.

Berisi: ID kontrol, deskripsi, clause yang dimapping, status implementasi (rekomendasi), severity, dan referensi. Kami kirimkan setelah Anda mengisi form singkat — supaya kami tahu konteks dan bisa memberikan rekomendasi yang relevan.

Request Mapping →

Cara Kami Membantu

Layanan kami yang paling sering digunakan oleh klien yang menerapkan UU PDP.