Privasi & Perlindungan Data · Pemerintah RI · 2022 · Masa transisi (efektif penuh Oktober 2024)

UU PDP

UU 27/2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

Undang-undang pelindungan data pribadi pertama Indonesia yang mengatur hak subjek data, kewajiban pengendali/pemroses, dan sanksi atas pelanggaran.

Berlaku untuk

● Semua organisasi yang memproses data pribadi WNI
● Termasuk perusahaan asing yang menargetkan pasar Indonesia

Mapping ke Standar

◆ ISO/IEC 27001:2022
◆ ISO/IEC 27701 (PIMS)
◆ GDPR (referensi internasional)

Sanksi / Konsekuensi

Denda administratif hingga 2% pendapatan tahunan, sanksi pidana penjara 4-6 tahun untuk pelanggaran berat (penggunaan data palsu, akses ilegal).

Kewajiban Utama

Ringkasan kewajiban yang harus dipenuhi oleh entitas terkena UU PDP.

1 Penunjukan Pejabat Pelindung Data (DPO) untuk kondisi tertentu
2 Implementasi prinsip lawful basis pemrosesan
3 Pemenuhan hak subjek data (akses, koreksi, hapus, portabilitas)
4 Data Protection Impact Assessment (DPIA) untuk pemrosesan berisiko tinggi
5 Notifikasi kebocoran data dalam 72 jam
6 Register Pemrosesan Data (RoPA)
7 Kontrak DPA dengan setiap pemroses pihak ketiga

Tantangan Implementasi yang Sering Muncul

⚠ Inventarisasi data pribadi yang tersebar di banyak sistem legacy

⚠ Eksekusi hak hapus saat data ada di backup dan vendor pihak ketiga

⚠ Operasionalisasi notifikasi kebocoran 72 jam

⚠ Memitigasi cross-border data transfer ke vendor cloud global

Control Mapping

52 kontrol terstruktur, di-mapping ke 3 standar internasional.

Kami sudah menyusun mapping clause-per-clause antara UU PDP dan standar internasional (ISO/IEC 27001:2022, ISO/IEC 27701 (PIMS), GDPR (referensi internasional)) — siap pakai untuk gap analysis, audit prep, dan rapat dengan regulator. Berikut ringkasan grup kontrolnya:

Asas Pelindungan Data

Lawful basis, fairness, transparency, purpose limitation

Hak Subjek Data

Mekanisme akses, koreksi, hapus, portabilitas

Pemrosesan Data Pribadi

Kontrol pengumpulan, penyimpanan, transfer, hapus

Kewajiban Pengendali

Governance, DPO, DPIA, RoPA, security

Pemrosesan oleh Pihak Ketiga

DPA, kontrol sub-processor, monitoring

Pelanggaran & Sanksi

Klasifikasi pelanggaran, prosedur internal, mitigasi

Available on request

Dapatkan full mapping UU PDP → ISO/IEC 27001:2022 + ISO/IEC 27701 (PIMS) dalam format spreadsheet.

Berisi: ID kontrol, deskripsi, clause yang dimapping, status implementasi (rekomendasi), severity, dan referensi. Kami kirimkan setelah Anda mengisi form singkat — supaya kami tahu konteks dan bisa memberikan rekomendasi yang relevan.

Request Mapping →

Regulasi Terkait

ISO/IEC · 2022

ISO 27001:2022

Standar internasional untuk sistem manajemen keamanan informasi (ISMS). Revisi 2022 menyatukan 114 kontrol Annex A menjadi 93 kontrol dalam 4 tema.

OJK · 2022

POJK 11/2022

Mengatur tata kelola, manajemen risiko, dan keamanan dalam penyelenggaraan TI bank umum, termasuk penggunaan cloud, third-party, dan pelaporan insiden ke OJK.

Pemerintah RI · 2018

SPBE (Perpres 95/2018)

Kerangka SPBE untuk instansi pusat dan daerah: tata kelola, manajemen, layanan publik elektronik, dan keamanan informasi sektor publik.

European Union · 2024

EU AI Act (2024/1689)

Regulasi AI pertama dunia yang komprehensif. Klasifikasi sistem AI berdasarkan tingkat risiko (unacceptable, high, limited, minimal) dengan kewajiban berbeda per tingkat. Berlaku untuk perusahaan Indonesia yang menargetkan pasar UE atau memasok sistem AI ke organisasi UE.

OJK · 2023

Pedoman OJK Tata Kelola AI Perbankan

Pedoman tata kelola pengembangan dan penggunaan AI pada perbankan Indonesia — prinsip etika, akuntabilitas, transparansi, fairness, robustness, dan keamanan untuk sistem AI di bank.

Cara Kami Membantu

Layanan kami yang paling sering digunakan oleh klien yang menerapkan UU PDP.